Komisi VI Minta Evaluasi Pasca-Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap dan Balongan

25-11-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal berfoto bersama usai memimpin rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut Pertamina dan Dirut PT Kilang Pertamina Internasional, di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (23/11/2021). Foto: Arief/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mendapat informasi, operasional kilang minyak di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap sudah berjalan normal pasca-kebakaran beberapa waktu yang lalu. Menindaklanjuti agar tidak lagi terjadi kebakaran di area kilang Pertamina di Cilacap dan Pertamina Balongan di Indramayu, Komisi VI DPR RI meminta agar Pertamina segera melakukan evaluasi pasca-kebakaran kilang minyak. Hal ini semata demi keselamatan masyarakat sekitar kilang yang perlu mendapat prioritas. 

 

“Menurut hemat kami pasti ada beberapa kemungkinan (terjadi kebakaran). Pertama karena memang kecelakaan alam, yang kedua misalnya ada sabotase, yang ketiga memang ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis yang belum teridentifikasi sama saja seperti penyakit, kalau kita belum periksa dengan tepat mungkin obatnya tidak tepat, akhirnya sakit tetap terjadi,” analisa Hekal usai memimpin rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut Pertamina dan Dirut PT Kilang Pertamina Internasional, di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (23/11/2021).

 

Dari hasil laporan yang diterima, Hekal berharap Pertamina induk maupun dari Pertamina Kilang segera menemukan formulasi antisipasi kebakaran kilang minyak dan melaporkannya kembali kepada komisi VI DPR RI berikut tindak lanjut yang akan dilakukan. “Harapan kami dari Pertamina induk maupun dari Pertamina Kilang segera menemukan formulasi dan melaporkan ke kita kembali, berikut tindaklanjuti action action yang akan mereka lakukan agar ini tidak terjadi lagi,” pinta politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Hekal juga menyarankan, selain evaluasi yang dilakukan oleh internal, konsultan yang mengecek bersifat netral dan melihat secara objektif, dan jangan sampai ada kepentingan internal. “Kita minta tolong (kejadian kebakaran) dievaluasi oleh Pertamina. Itu harus hati-hati betul, karena jika analisa mereka cenderung kabur atau ingin mengaburkan, akhirnya diagnosanya tidak akan pernah tepat. Action berikutnya juga akhirnya tidak akan pernah tepat dan kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Ini yang kita harapkan Dirut Pertamina beserta jajarannya harus bisa mengatasi cepat,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IX itu. (afr/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...